Satgas Koperasi Sidoarjo Laporkan Tiga Kopwan di Kec Porong

Satuan Tugas (Satgas) Koperasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kab Sidoarjo melaporkan temuan adanya penyimpangan AD/ART koperasi, yang dilakukan pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) yang ada di tiga Kelurahan di Kec Porong yakni di Kel Mindi, Kel Jatirejo dan Kel Siring.
Selain dilaporkan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kab Sidoarjo, temuan ini juga diteruskan pada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jatim. Karena SK Satgas Koperasi itu yang mengeluarkanDinas Koperasi UMKM Prov Jatim.
Disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MH, sesuai AD/ART koperasi, dana di koperasi harusnya diperuntukkan hanya untuk anggota. Tapi dalam monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan belum lama ini, pengurus tiga Kopwan itu meminjamkan dana koperasi untuk sejumlahkalangan PNS yang berada di Kec Porong.
”Sudah kami laporkan temuan ini, nanti kami menunggu kebijakan dari Dinas Koperasi Jatim, bagaimana solusi selanjutnya,” kata Yayuk, saat dihubungi Rabu (24/5) kemarin.
Informasi yang didapat Yayuk dari para pengurus Kopwan itu, dana yang ada di Kopwan dipinjamkan pada sejumlah kalangan PNS yang ada di Kec Porong, dikarenakan masyarakat yangada di tiga kelurahan itu banyak yang sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Dikarenakan di wilayah itu menjadi korban Lumpur Lapindo. Sehingga akhirnya, dana Kopwan yang ada di Kelurahan dipinjamkan pada sejumlah kalangan PNS di Kec Porong.
”Ini karena pengurus Kopwan, ada yang diserahkan pada PNS di Kec Porong, karena pengurus Kopwan yang ada di kelurahan tidak bersedia mengurusi Kopwan ini karena bersamaan ada Lumpur Lapindo,” papar Yayuk.
Menurut Yayuk, bila memang masyarakat kelurahan yang menjadi anggota Kopwan sudah banyak yang tidak lagi tinggal di tempat ITU, karena pindah tempat tinggal harusnya dana bantuan yang diterima Kopwan itu, dikembalikan saja. Jangan malah dipinjamkan pada mereka yang bukan termasuk anggota, sebagaimana AD/ART koperasi.
”Kita menunggu solusi terbaik yang bagaimana terhadap masalah ini,” kata Yayuk, yang sempat menambahkan juga, bahwa Tupoksinya tidak hanya sekedar melakukan pengawasan saja, tapi didalamnya juga unsur pembinaan pada koperasi-koperasi yang bermasalah. 

159 Koperasi di Sidoarjo tutup operasional Saat Hari Koperasi

Saat memperingati Hari Koperasi Nasional yang digelar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, pada Minggu (15/7) akhir pekan kemarin, diumumkan sebanyak 159 koperasi di daerah ini telah dibubarkan.
Menurut Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Drs M Charda MM, ratusan koperasi itu karena lebih dari dua tahun telah menyalahi aturan, yang termasuk pokok. Yakni tidak pernah menggelar rapat anggaran tahunan.
”Padahal RAT itu sebagai pertanggung jawaban pengurus koperasi pada anggota, itu bentuk transparansi pada anggota,” kata Charda, Selasa (18/7) kemarin.
Selain itu, ratusan koperasi itu pengurusnya juga banyak yang tidak aktiv lagi. Sehingga koperasi menjadi bubar. Koperasi yang dibubarkan itu, kata Charda rata-rata ada di tiap kecamatan atau 18 kecamatan di Kab Sidoarjo.
”Daripada koperasi itu tidak ada kegiatan lagi maka lebih baik kita bubarkan saja,” kata Charda.
Saat ini jumlah koperasi yang masih aktif di Sidoarjo, kata Charda, sebanyak 1.270 koperasi.Kedepan koperasi di Sidoarjo tidak hanya mementingkan kuantitas saja, tapi harus kualitasnya.Agar bisa mensejahterakan anggota dan membantu angka pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo.
”Buat apa banyak kalau hanya menimbulkan masalah,” katanya.
Bukan berarti akan memperketat izinnya, yang pengting tetap sesuai dengan ketentuan. Dalam HUT koperasi yang akan digelar Prov Jatim, ada satu koperasi di Sidoarjo yang dapat penghargaan. Yakni sebuah koperasi simpan pinjam di Kec Gedangan. Koperasi ini baik dari penilaian kelembagaannya, pengurus dan usahanya

Dinas Koperasi Sidoarjo Gelontor Kredit Rp8,7 M

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo tahun 2017 menggelontorkan dana untuk kredit bagi usaha mikro dan koperasi sebesar Rp8,7 miliar. Nilai ini sama dengan tahun 2016 lalu.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Drs M Syafiq MM, tahun 2017 ini pihaknya mencetak 1000 formulir untuk dipakai pengajuan permohonan kredit. Meski masih awal-awal tahun, tapi sudah ada sekitar 159 formulir yang telah diambil pemohon. Sedangkan fomulir yang sudah dikembalikan sekitar 48 formulir.
”Kalau nanti sudah genap 100 formulir yang sudah dikembalikan, akan kita kirimkan ke Bank Jatim Sidoarjo untuk dilakukan survey,” jelas Syafiq, didampingi Kabid Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Erna Kusumawati SP MM, Senin (13/2) kemarin.
Disampaikan mantan staf ahli Bupati ini, dana kredit yang digelontorkan Pemkab Sidoarjo tiap tahun itu, untuk dipakai koperasi dan usaha mikro di Sidoarjo dalam mengembangkan modal usaha. Bunga kredit yang diberikan hanya 6%, dianggap lebih murah daripada yang diberikan bank.
Untuk usaha mikro pinjaman kredit maksimal Rp75 juta. Bagi pinjaman lebih dari Rp5 juta dikenakan jaminan. Sedangkan kurang dari Rp5 juta tidak dikenakan jaminan. Sementara pinjaman kredit untuk koperasi maksimal Rp100 juta.
”Tahun 2016 lalu peminjamnya banyak daru usaha mikro disbanding koperasi, perbandingannya 1 dibanding 10,” terang Syafiq.
Meski tahun 2017 ini dana kredit digelontor Rp8.7 miliar, tapi menurut Syafiq bisa saja semua dana itu tidak bisa terserap semua. Seperti tahun 2016 lalu, dana kredit yang digelontor Rp8,7 miliar, tapi hanya mampu diserap usaha mikro dan koperasi total sebesar Rp6 miliar. Sehingga tidak terserap Rp2,7 miliar dan harus masuk SILPA tahun 2017.
Disampaikan Syafiq, sejumlah faktor dana kredit itu tak terserap diantaranya seperti petugas survei tidak bisa meloloskan permohonan kredit karena pemohon dianggap tidak layak. Misalnya karena mereka tidak punya jaminan, jaminan yang tidak mencukupi, punya kredit macet di bank lain atau kegiatan usaha mereka fiktif atau tidak sama dengan yang dilaporkan.
Syafiq juga menjelaskan, bila melihat seperti itu maka lebih baik petugas memang tidak meloloskan permohonan kredit, dan lebih baik dana tidak terserap, sebab daripada nanti dikemudian hari malah bermasalah.
”Tahun 2017 ini kita tutup pengajuan permohonan kalau formulirnya sudah habis, dan pemohon tahun ini harus melunasi kreditnya sampai tahun 2019 nanti,” katanya